Keluarga Korban Menyerahkan Ke Komnas HAM Buat Penyidikan – Direktur Imparsial Al Araf memohon biar faksi yg terasa kehilangan anggota keluarganya pada kegaduhan 21-22 Mei buat menyampaikan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) .
Ia menilainya laporan ke Komnas HAM itu supaya bisa dilaksanakan pelacakan serta tak dikira cuma untuk kabar bohong atau hoax.
” Mesti adukan ke Komnas HAM, biar benar infonya gak jadi hoax, ” pungkasnya terhadap wartawan selesai diskusi terkait Mengungkap Dalang Makar 22 Mei di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5) .
Al Araf mengemukakan faksinya terus mengawasi kemampuan Komnas HAM dalam mengerjakan penyidikan berkenaan gosip bab meriahnya korban hilang gara-gara moment kegaduhan itu.
Ia lantas memajukan biar Komnas HAM lekas membuka berkenaan kematian serta korban hilang ketika perbuatan menampik pemilu nakal berakhir kegaduhan itu.
” Saya menyerahkan ke Komnas HAM buat penyidikan itu, lantaran ia otoritas yg lebih mutlak, bila kita kan gak miliki kemampuan namun terus monitor, ” paparnya.
Sekarang Komnas HAM udah membuat team privat buat menyelidiki kegaduhan 22 Mei. Team ini udah kerja sejak mulai kegaduhan berlangsung pada 21 Mei waktu lalu. Akan tetapi team privat itu kerja di luar team penyidikan yang udah dibuat faksi kepolisian.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengemukakan pembentukan team privat ini menurut instruksi Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.
Team privat penjelajah kenyataan yg dibuat Komnas HAM sampai kini menyimpan hasil kalau korban wafat gara-gara peluru tajam dalam perbuatan 22 Mei capai 3-4 orang.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara ceritakan kalau team mereka udah berkeliling-keliling menjumpai keluarga dari korban wafat serta korban luka-luka di RS Tarakan, RS Budi Kemuliaan, RS Polri, serta RS Cipto Mangunkusumo. Hasilnya, korban wafat korban gara-gara peluru tajam kira-kira 3-4 orang.
” Kami memang menemukannya korban yg wafat lantaran pemanfaatan peluru tajam, tiga hingga empat orang, ” kata Beka kala dijumpai di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (28/5) .